Aktivitas Passobis Masih Beroperasi Sudah Empat Kecamatan di Wajo, Ada Dugaan Pembiaran dan Setoran kepada Oknum?

  


BERWA.ID, WAJO – Aktivitas Passobis atau praktik penipuan daring (kejahatan siber) kembali menjadi sorotan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Meski aktivitas tersebut disebut-sebut telah lama menjadi perhatian masyarakat, keberadaannya diduga masih berlangsung di sejumlah wilayah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat empat wilayah kecamatan yang disebut menjadi lokasi aktivitas Passobis, yakni Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Tempe, dan Kecamatan Sabbangparu.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: mengapa aktivitas yang diduga berkaitan dengan kejahatan siber tersebut belum sepenuhnya dapat ditindak?

Dugaan Adanya Jaringan dan Pembiaran

Sejumlah warga menduga masih adanya jaringan yang membuat aktivitas Passobis sulit diberantas. Bahkan, muncul dugaan keterlibatan oknum tertentu, baik dari pihak yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol sosial maupun oknum aparat penegak hukum.

Salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan dugaan adanya oknum yang kerap mendatangi lokasi aktivitas tersebut. Namun, menurut sumber itu, kedatangan mereka bukan untuk melakukan penindakan, melainkan diduga meminta agar aktivitas tersebut terus dikembangkan, mulai dari Babinsa, Polsek, Tipidter Black, Resmob Pajanojago, Tim Polda Sulsel.

Sumber tersebut juga mengungkapkan dugaan adanya setoran rutin bulanan dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah sebagai imbalan atas perlindungan terhadap aktivitas tersebut.

Meski demikian, informasi mengenai dugaan setoran, pihak yang terlibat, serta aliran dana tersebut masih memerlukan pembuktian dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

Mengapa Belum Ada Penindakan Menyeluruh?

Pertanyaan publik semakin menguat ketika aktivitas yang diduga berkaitan dengan penipuan daring disebut masih berlangsung dari hari ke hari.

Apabila dugaan tersebut benar, persoalan ini bukan lagi sekadar aktivitas kejahatan siber, tetapi juga menyangkut integritas aparat penegak hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Masyarakat tentu berharap tidak ada pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik sebagai pelaku maupun pihak yang memberikan perlindungan, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolri dan Kapolda Sulsel Diminta Turun Tangan

Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap Kapolri dan Kapolda Sulawesi Selatan dapat memberikan perhatian serius terhadap dugaan aktivitas Passobis di Kabupaten Wajo.

Bahkan, muncul desakan agar dilakukan pemeriksaan secara independen dan tertutup terhadap dugaan keterlibatan oknum, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana serta hubungan antara pelaku dan pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan.

Langkah pengawasan internal maupun pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri dan POM TNI, apabila ditemukan indikasi keterlibatan personel, dinilai penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan.

Sebelumnya, 20 Titik Passobis di Tanasitolo Disorot

Sebelumnya, pemberitaan mengenai dugaan aktivitas Passobis di 20 titik wilayah Kecamatan Tanasitolo juga telah menjadi perhatian publik.

Dalam pemberitaan tersebut, muncul dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Makanya Aktivitas Pasdobis tidak dapat berantas karena adanya oknum aparat hukum ikut terlibat melakukan pembiaran dan menerima setoran perbulan, kejahatan itu bukannya dari Passobis itu sendiri tapi melainkan oknum yang membekingi itu.

Kini, masyarakat menunggu langkah nyata aparat kepolisian untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut.

Jangan sampai pemberantasan kejahatan siber hanya menjadi slogan, sementara masyarakat terus mempertanyakan mengapa aktivitas yang diduga meresahkan itu masih dapat berlangsung.

BERWA.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polda Sulawesi Selatan, Polres Wajo, jajaran Polsek, Kodim 1406/Wajo, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam informasi ini. Seluruh dugaan keterlibatan oknum maupun praktik setoran belum merupakan fakta hukum dan perlu dibuktikan melalui penyelidikan resmi,(Tim/Red).


Editor : R. Edogawa 

0 Komentar