BERWA.ID, WAJO – Intensitas perjalanan dinas Bupati Wajo, Andi Rosman, ke luar daerah mulai memicu sorotan tajam dari masyarakat. Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi serta manfaat konkret dari berbagai agenda tersebut, terlebih di tengah gencarnya kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini digaungkan oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Andi Rosman belakangan ini aktif menghadiri agenda Kerukunan Keluarga Wajo (KKW) di berbagai wilayah, mulai dari Kendari (Sulawesi Tenggara) hingga Samarinda (Kalimantan Timur) untuk menghadiri Pelantikan BPW KKW Kaltim di GOR Segiri.
Kritik Pengamat: Publik Butuh Output dan Outcome Nyata
Pengamat Kebijakan Publik dan Sosial, Rafli, menilai bahwa kepala daerah memang memiliki kewenangan untuk melakukan perjalanan dinas selama menunjang pemerintahan. Namun, asas transparansi tetap harus dikedepankan.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan sekadar berangkat atau tidak berangkat. Yang ingin diketahui masyarakat adalah apa output dan outcome dari setiap perjalanan tersebut. Apakah menghasilkan kerja sama, investasi, jaringan pembangunan, atau manfaat nyata lainnya bagi Kabupaten Wajo?” ujar Rafli.
Ia menambahkan, indikator keberhasilan perjalanan dinas harus dibuka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat.
Tuntutan Transparansi Anggaran dari Aktivis
Sorotan senada datang dari Ambo Dalle, perwakilan Forum Jaringan Informasi Masyarakat Anti Korupsi (FORJIMAK). Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang digunakan dari APDR harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada rakyat.
- Tuntutan FORJIMAK: Pemerintah Kabupaten Wajo didesak untuk membuka laporan hasil kegiatan dan tindak lanjut dari setiap perjalanan dinas.
- Poin Utama: Anggaran yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga asas manfaatnya harus bisa dirasakan langsung oleh daerah, bukan sekadar seremonial.
Respons Bupati Wajo: "Silaturahmi dengan Perantau Sangat Penting"
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Wajo Andi Rosman langsung memberikan klarifikasi. Melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (11/6/2026), ia membantah tudingan bahwa perjalanannya sia-sia.
“Tentu besar manfaatnya. Bagaimana Pemerintah Wajo bersilaturahmi dengan masyarakat Wajo yang ada di luar Wajo,” jelas Andi Rosman.
Isu Rombongan Non-ASN
Andi Rosman juga menepis isu miring terkait adanya pihak luar (non-pemerintah) yang ikut dibiayai oleh daerah dalam rombongan tersebut.
"Kan sudah jelas aturan, non-ASN tidak mungkin (menggunakan) biaya pemerintah," tegasnya.
Catatan Redaksi
Meski telah diklarifikasi, publik tetap berharap Pemerintah Kabupaten Wajo bisa menyajikan data yang akuntabel terkait hasil kunjungan tersebut. Transparansi ini dinilai krusial demi memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Wajo.(Tim/Red)
0 Komentar