"20 Titik Passobis di Tanasitolo Diduga Kembali Beroperasi, Muncul Isu Setoran Bulanan ke Oknum Polisi, Kapolda Sulsel Diminta Turun Tangan!"

 

BERWA.ID, WAJO — Dugaan aktivitas kejahatan siber atau penipuan online yang dikenal dengan istilah passobis di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan masyarakat.

Meski sebelumnya telah ramai diberitakan mengenai dugaan keberadaan 20 titik aktivitas passobis di sejumlah desa dan kelurahan, kini muncul informasi baru dari warga bahwa aktivitas tersebut diduga masih berlangsung secara sembunyi-sembunyi.

Lebih mengejutkan, seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan dugaan adanya oknum aparat penegak hukum (APH) di lingkungan Polres Wajo yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut dengan imbalan setoran uang setiap bulan.

Informasi tersebut disampaikan kepada BERWA.ID sebagai bentuk keresahan atas dugaan masih berlangsungnya aktivitas penipuan online di wilayah Kecamatan Tanasitolo.

"Informasinya, aktivitas passobis yang sebelumnya ramai diberitakan itu masih berjalan, tetapi sekarang sembunyi-sembunyi. Ada dugaan mereka bisa kembali beroperasi karena memberikan setoran bulanan kepada oknum polisi," ungkap seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Namun, tudingan mengenai setoran bulanan dan keterlibatan oknum aparat tersebut masih merupakan keterangan sumber yang belum dapat diverifikasi secara independen. Belum ada bukti yang dapat memastikan bahwa anggota Polres Wajo menerima uang atau melindungi aktivitas penipuan online sebagaimana dituduhkan.

Sudah Viral 20 Titik, Mengapa Diduga Masih Beroperasi?

Sebelumnya, pemberitaan mengenai dugaan keberadaan 20 titik aktivitas passobis di Kecamatan Tanasitolo telah menjadi perhatian masyarakat.

Sejumlah wilayah yang disebut dalam informasi sebelumnya meliputi Desa Pakkanna, Kelurahan Tancung, Desa Palippu, Desa Wewangrewu, hingga Desa Inallipue.

Kini, munculnya informasi bahwa aktivitas tersebut diduga kembali berjalan secara tertutup menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap dugaan kejahatan siber di wilayah hukum Polres Wajo.

Masyarakat berharap informasi tersebut tidak dipandang sebelah mata, melainkan menjadi dasar bagi aparat berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan secara menyeluruh.

Apabila benar terdapat aktivitas penipuan online yang masih berlangsung, aparat kepolisian diharapkan dapat mengidentifikasi pelaku, korban, jaringan, serta kemungkinan pihak yang membantu berlangsungnya aktivitas ilegal tersebut.

Dugaan Setoran Bulanan kepada Oknum Polisi Perlu Diusut

Hal yang paling menjadi perhatian dalam informasi terbaru ini adalah dugaan adanya pembayaran uang secara rutin kepada oknum aparat sebagai imbalan agar aktivitas passobis tidak diganggu.

Sumber warga menduga praktik tersebut menjadi salah satu penyebab aktivitas yang sebelumnya ramai disorot kini disebut kembali beroperasi.

Jika informasi tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas dugaan kejahatan penipuan online, melainkan juga menyangkut kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Namun, dugaan itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif, termasuk penelusuran aliran dana, komunikasi, kesaksian, serta bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak boleh ada anggota kepolisian yang dinyatakan terlibat hanya berdasarkan tuduhan. Sebaliknya, setiap informasi mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan juga perlu diperiksa secara serius.

Kapolda Sulsel Diminta Turunkan Propam, Jangan Ada Oknum yang Melindungi Kejahatan

Menyikapi informasi tersebut, masyarakat berharap Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., memberikan perhatian khusus terhadap dugaan aktivitas passobis di Kecamatan Tanasitolo.

Warga meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel melakukan pendalaman terhadap informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian.

Jika ditemukan bukti bahwa ada anggota kepolisian menerima setoran atau memberikan perlindungan terhadap aktivitas kejahatan siber, masyarakat berharap dilakukan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum dan kode etik kepolisian.

Bahkan, warga berharap oknum yang terbukti melindungi aktivitas kejahatan tersebut dicopot dari jabatannya dan diproses hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana.

Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Sorotan terhadap Kinerja Polres Wajo Kembali Mengemuka

Dugaan masih berlangsungnya aktivitas passobis di Tanasitolo juga kembali memunculkan sorotan terhadap kinerja pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Polres Wajo.

Masyarakat mempertanyakan bagaimana aktivitas yang sebelumnya telah menjadi perhatian publik masih dilaporkan berlangsung, meskipun informasi mengenai sejumlah lokasi telah beredar.

Ada beberapa pertanyaan yang diharapkan mendapat jawaban dari pihak kepolisian.

1. Apakah Polres Wajo telah melakukan penyelidikan terhadap informasi mengenai dugaan 20 titik aktivitas passobis di Kecamatan Tanasitolo?
2. Apakah benar terdapat aktivitas penipuan online yang kembali beroperasi secara sembunyi-sembunyi?
3. Apakah Propam Polda Sulsel telah menerima atau menindaklanjuti informasi mengenai dugaan setoran bulanan kepada oknum aparat?
4. Apakah terdapat anggota kepolisian yang pernah diperiksa terkait dugaan perlindungan terhadap aktivitas passobis?
5. Langkah konkret apa yang akan dilakukan Polres Wajo untuk memastikan wilayah Tanasitolo tidak menjadi tempat berlangsungnya kejahatan penipuan online?

Pertanyaan tersebut memerlukan penjelasan resmi agar tudingan yang berkembang tidak terus menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Kapolda Sulsel Diharapkan Bertindak Tegas Tanpa Pandang Bulu

Masyarakat berharap kepemimpinan Kapolda Sulsel dapat menghadirkan langkah nyata dalam memberantas kejahatan siber sekaligus memperkuat pengawasan internal terhadap anggota kepolisian.

Penindakan terhadap pelaku passobis harus dilakukan berdasarkan bukti yang cukup. Demikian pula dugaan keterlibatan oknum aparat harus diperiksa secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.

Apabila ditemukan keterlibatan anggota kepolisian, penanganannya diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan internal, tetapi dilanjutkan melalui proses hukum apabila terdapat unsur pidana.

Sebaliknya, apabila tudingan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka untuk memberikan kepastian dan mencegah berkembangnya informasi yang tidak benar.

Jangan sampai dugaan kejahatan siber terus menjadi keresahan masyarakat, sementara informasi mengenai kemungkinan adanya pihak yang melindungi aktivitas tersebut tidak pernah memperoleh kejelasan.

BERWA.ID Buka Ruang Klarifikasi

Hingga penyusunan berita ini, BERWA.ID belum memperoleh konfirmasi resmi dari Polres Wajo maupun Polda Sulawesi Selatan mengenai kebenaran informasi terbaru terkait dugaan beroperasinya kembali 20 titik passobis dan dugaan setoran bulanan kepada oknum aparat.

BERWA.ID menegaskan bahwa seluruh tudingan tersebut masih memerlukan pembuktian dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan anggota kepolisian tertentu.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Wajo, jajaran Polres Wajo, serta Polda Sulsel untuk memberikan penjelasan mengenai informasi yang berkembang.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum. Jika aktivitas passobis terbukti masih berlangsung, pelakunya harus ditindak. Jika terdapat oknum aparat yang terbukti melindungi kejahatan, sanksi tegas harus dijatuhkan sesuai hukum yang berlaku.

Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji pemberantasan kejahatan.

(Tim/Red)

Editor: R. Edogawa